Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan mendapatkan privilege atau keistimewaan dari Presiden Joko Widodo untuk mengelola usaha pertambangan batu bara.
Seperti diketahui, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 yang merupakan perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pengerjaan Kesibukan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
“Ormas keagamaan mendapatkan privilege atau mendapatkan keistimewaan oleh Bapak Presiden Jokowi bahwa ormas keislaman boleh punya tambang,” ucapnya ketika memberikan pidato berjudul “Sosialisasi Keuangan Inklusif Bagi Santri dan Masyarakat Sekitar Pesantren” dalam agenda Milad Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) Ke-46 di Pondok Pesantren Mama Bakry, Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (1/6/2024), yang dilansir dari Antara.
Berdasarkan Pasal 83A Ayat 1 PP 25/2024, dituliskan bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Wilayah lzin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dapat dijalankan penawaran secara prioritas ke badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan.
WIUPK merupakan wilayah yang dikasih kepada pemegang slot deposit qris izin. Merujuk Ayat 2 pada pasal yang sama, WIUPK yang dapat dikelola oleh badan usaha ormas keagamaan merupakan wilayah tambang batu bara yang sudah pernah beroperasi atau sudah pernah berproduksi.
Kendati semacam itu, mengutip Pasal 83A Ayat 5, badan usaha ormas keagamaan yang mengendalikan wilayah hal yang demikian dilarang bekerja sama dengan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) atau kepada perusahaan ataupun pihak-pihak yang terafiliasi oleh perusahaan sebelumnya.
Berlaku sampai 5 Tahun
Penawaran WIUPK kepada badan usaha ormas keagamaan berlaku terbatas, merupakan hanya 5 tahun sejak PP 25 Tahun 2024 berlaku. Dengan demikian, penawaran WIUPK kepada badan usaha ormas keagamaan hanya berlaku sampai 30 Mei 2029.
Ketetapan lebih lanjut mengenai penawaran WIUPK secara prioritas kepada badan usaha milik ormas keagamaan akan dipegang dalam peraturan presiden.
“Pemerintah akan memberikan prioritas nanti,” ungkap Airlangga.