Sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, Indonesia mempunyai potensi yang besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Potensi itu juga disupport dengan adanya 39,6 ribu pesantren dan lebih dari 4,8 juta santri yang tersebar di penjuru Nusantara.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga selaku Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) menerangkan, pondok pesantren mempunyai peran yang benar-benar strategis. Sebanyak 12.469 pesantren atau hampir 40% dari total pesantren mempunyai potensi secara ekonomi bagus di bidang pertanian, peternakan, perikanan, serta usaha mikro kecil.
“Tentu adik-adik santri sebagai generasi muda mempunyai kesempatan di era digitalisasi ini. Jadi kita lihat potensi yang besar generasi muda ada 65 juta orang dan ini adalah potensi bonus demografi. Pesantren bukan hanya pengajaran dan pengajaran keagamaan tapi juga tanggung jawab besar untuk pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat,” tutur ia di Pondok Pesantren Mama Bakry, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (1/6/2024).
Keuangan inklusif adalah bagian penting dalam progres inklusi sosial dan ekonomi, untuk itu Pemerintah telah menerbitkan Aturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020. Via payung tata tertib ini, bisa dikerjakan akselerasi perluasan jalan masuk keuangan terhadap masyarakat dengan memperkuat koordinasi antara Pemerintah Sentra, Pemerintah Daerah, Industri Jasa Keuangan, Organisasi Masyarakat, serta institusi pengajaran seperti ponpes pada berjenis-jenis segmen target, salah satunya adalah santri dan pemuda.
Sinergi dan kolaborasi antara DNKI bersama Kementerian slot mahjong dan Lembaga serta Majelis Dakwah Indonesia juga dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas literasi dan edukasi keuangan syariah di pondok pesantren dengan sebagian program seperti, layanan keuangan komputerisasi pesantren mengaplikasikan biometrik wajah bagi santri/santriwati, implementasi QRIS bagi pesantren, program pesantren go komputerisasi dan keagenan laku terampil perbankan dan non bank untuk pondok pesantren.
Kejar
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Ferry Irawan yang ikut hadir dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa Pemerintah juga sedang menyokong peningkatan kepemilikan rekening ataupun pengaplikasian produk keuangan formal, seperti lewat program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) untuk dukung peningkatan inklusi keuangan.
Untuk menolong permodalan kemandirian pesantren, telah terdapat penyaluran pembiayaan antara lain berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembentukan Bank Wakaf Mikro (BWM), penyaluran pembiayaan Ultramikro (UMi), penerbitan sertifikasi halal self declare serta penyaluran pembiayaan dari LPDB KUMKM terhadap mitra syariah atau Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren).
“Dan ini tentunya berdasarkan data posisinya target inklusi keuangan adalah cukup besar adalah hampir 90%. Nah tentu saya berkeinginan bahwa target inklusi keuangan 90% bisa dicapai apalagi dengan kerja sama dengan pesantren,” pungkas Menko Airlangga.
Ikut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya Member DPR RI, Pj Bupati Bogor, Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah, Ketua Lazim Majelis Dakwah Islamiyah, Pimpinan Pondok Pesantren Mama Bakry, serta para direksi dari Lembaga Keuangan, BUMN, dan Swasta Nasional.